Rabu, 26 Juni 2013

Kabupaten Barito Utara

Jauh lebih mudah ke Singapura atau Malaysia ketimbang ke Muara Teweh, ibu kota Kabupaten Barito Utara. Kalimantan Tengah (Kalteng). Untuk menuju kota ini dari Kota Palangkaraya, Ibu Kota Kalteng, harus menempuh perjalanan darat sangat lama (paling cepat 18 jam) dan sangat melelahkan. Sedangkan transportasi udara yang selama iii dilayani penerbangan perintis milik PT Dirgantara Air Service (DAS), harus antre paling singkat selama dua pekan untuk memperoleh tiket.

Di era otonomi iii, situasi pembangunan di Barito Utara sepertinya bukan makin membaik. Ada kecenderungan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi makin terpuruk. Kondisi itu, di samping karena kesalahan manajemen pemerintah pusat maupun lokal, tetapi juga dipicu multikrisis yang menimpa bangsa iii.

Kesan terpencil dan terisolasi sudah terasa begitu keluar dari badan pesawat atau ketika berada di kawasan Bandara Beringin. Pesawat telepon genggam sama sekah tidak dapat difungsikan. Tidak hanya itu, suasana di bandara itu sangat sepi. Tanpa bermaksud melecehkan hasil pembangunan yang ada, tetapi suatu realitas yang sulit dipungkiri bahwa Muara Teweh, ibu kota kabupaten yang bersuasana desa.

Seperti dikatakan Bupati Barito Utara Badaruddin kepada Kompas, akhir Juni 2001, Pemda Kabupaten setempat cenderung memilih kerja sama dengan Universitas Lambung Mangkurat (Unlam) di Banjarmasin, dibandingkan dengan Universitas Palangkaraya (Unpar).

"Iii kalau bicara ekonomis. Dari Palangkaraya harus naik pesawat, tentu mahal. Sedangkan dari Banjarmasin , bisa ditempuh dengan jalan darat. Lain halnya, kalau jalan darat Muara Teweh-Palangkaraya sudah berfungsi," ujar Badaruddin didampingi Kepala Dinas Kehutanan Toboryano Angga dan Kepala Dinas PU Tagah Pahoe.

Apa yang dipaparkan Badaruddin dapat diterima akal. Selama 50 tahun lebih Indonesia merdeka, Muara Teweh masih terisolasi dari transportasi darat Palangkaraya-Muara Teweh. Padahal, jarak temPuhnya hanya berkisar 200 kilometer. Karena itu, warga Barito Utara jauh lebih berpaling ke Banjarmasin dibandingkan Palangkarava sebagai ibu kota provinsi.

Keterbatasan infrastruktur seperti transportasi udara, darat, dan sungai, membuat Barite Utara sulit bersaing dengan daerah lain di Kalteng. Untuk sekarang ini, bisa jadi Barito Utara merupakan pilihan terakhir tempat investor membuka proyek.

Di era otonomi ini, Barite Utara seperti melaju kurang lineah dibandingkan daerah lainnya. Daerah lain, untuk membiayai rumah tangganya berlomba-lomba mengeksploitasi Sumber Daya Alam (SDA). Barite Utara tidak semudah itu.

Hutan, misalnya, sektor yang sangat memiliki nilai ekonomis tinggi. Daerah lain, sudah banyak Hak Pengusahaan Hutan (HPH) baru untuk mendongkrak angka Pendapatan Ash Daerah (PAD). Salah satu contoh, Kabupaten Kotawaringin Timur, hanya dalam waktu tiga bulan berhasil menghimpun dana Rp 42 milyar hanya dari retribusi sektor perkayuan.

Barito Utara yang terletak di hulu Sungai Barito, tidak bisa seperti Kotawaringin Timur. Hutan di Barito Utara, memiliki beban sebagai hutan resapan atau hutan konservasi. Itu semua, demi mencegah Kalteng dari bencana kekeringan atau banjir. Seperti yang diungkapkan, Badaruddin; pemda bisa saja melakukan seperti yang dikerjakan daerah lain. Namun, risiko yang harus dibayar pemerintah dan masyarakat Kalteng terlalu mahal.

"Karena itu, kami sangat hati-hati dalam menentukan kebijakan dalam eksploitasi hutan. Keliru sedikit kebijakan pengelolaan hutan akibatnya sangat burak bagi Kalteng. Dan kami sangat berharap pemerintah pusat memberikan subsidi dalam skala besar untuk Barito Utara," ujar Badaruddin.

Menyiasati kondisi itu, kata Tagah Pahoe, Pemda Kabupaten Barito Utara sekarang ini berupaya maksimal membangun infrastruktur jalan darat, terutama membuka isolasi masyarakat yang tinggal di pelosok pedalaman. Belakangan ini, Sungai Barito sering kehilangan fungsi ekonomisnya karena sering mendangkal.

"Membuka jalan darat, sangat membutuhkan dana besar Kondisi keuangan daerah sangat kecil. Karenanya, pemerintah pusat harus lebih berkonsentrasi menyalurkan subsidi pembangunan j alan darat," ujarTagah.

Pembangunan fisik di Barite Utara sangat tergantung subsidi pemerintah pusat. Sebagai contoh, pembangunan jalan yang menghubungkan Muara Teweh-Purukcahu (sepanjang 102 kilometer). Sampai sekarang terkesan telantar, karena masih berharap bantuan pemerintah pusat. Padahal, ruas itu sangat menentukan mobilitas penumpang atau barang dari dan ke pedalaman. Paling tidak jika ruas itu normal, dapat sebagai alternatif transportasi begitu air Sungai Barito mendangkal.

Begitu bergeser sekitar 20 kilometer dari Muara Teweh ke arah hulu Sungai Barite, mulai terlihat kantung-kantung kemiskinan yang terletak di tepi sungai. Mereka tidak dilayani aliran listrik atau fasilitas lain yang lazim di perkotaan. Untuk bertahan hidup, warga pedalaman terpaksa melakukan pekerjaan di segala bidang. Misalnya, sebagai peladang, petani rotan, petani karet, dan memungut hasil hutan ikutan.

"Di mana ada pertankan harga, kami pindah usaha. Itu semua demi menyelamatkan hidup. Harga karet naik, kami menyadap karet, harga rotan naik, ya, kami panen rotan. Usaha selalu berganti-ganti sesuai harga pasaran. Hasilnya hanya pas untuk makan saja," ujar Milhan (45) warga desa Tumbangolong.

Kepada Kompas, Bupati Barito Utara mengatakan, banyak komoditasyang dibudidayakan masyarakat di pedalaman, menjadi kurang ekonomis. Pertama, hamparan komoditas yang dikembangkan sangat kecil dan terpencar. Kedua, tanaman kurang terawat. Ketiga, kemampuan permodalan sangat terbatas.

Oleh karena itu, Pemda Barito Utara mulai melakukan pemrograman kembali di sektor pertanian. Masyarakat diarahkan untuk mengembangkan suatu komoditas dengan hamparan minimal 50 hektar. Dengan begitu, dapat didirikan pabrik pengolahan. Di sisi lain, masyarakat tidak perlu lagi berpikir bagaimana memasarkan.

"Umumnya, para pengusaha An akan datang sendiri ke kawasan yang sangat menguntungkan. Artinya, sistem pemasaran akan terbentuk secara otomatis," demikian Badaruddin. Jika subsidi pemerintah pusat dicabut, otomatis pembangunan Barito Utara mati perlahan.


Sumber :
http://www.kemenegpdt.go.id/profildaerah/1/kabupaten-barito-utara

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar